DPRD Gunungkidul Belajar Menahan Diri di Tengah Efisiensi
Tahun 2026 tampaknya bakal menjadi tahun penuh pengendalian diri bagi DPRD Gunungkidul. Bukan karena resolusi hidup sehat, melainkan karena dompet daerah yang mendadak lebih ramping. Anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD dipastikan ikut diet, menyusut sekitar Rp14 miliar.
Pemangkasan ini bukan datang dari niat mulia mengurangi jalan-jalan, melainkan akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang nilainya mencapai Rp104 miliar.
Efek domino pun tak terhindarkan, APBD Gunungkidul 2026 yang semula diproyeksikan tembus Rp2 triliun, harus rela turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, mengakui pembahasan APBD 2026 berjalan alot. Bukan karena beda visi, tapi karena realitas fiskal yang tak bisa diajak kompromi.
"Awalnya APBD diproyeksikan lebih dari Rp2 triliun. Tapi setelah ada kebijakan pemangkasan dari pusat, akhirnya disepakati sekitar Rp1,9 triliun," kata Ery.
Salah satu pos yang paling terasa dampaknya adalah anggaran kunker DPRD. Dalam draf RAPBD 2026, awalnya kunker dipatok Rp24 miliar. Namun, setelah dihitung ulang dengan kalkulator yang lebih realistis, angkanya harus dipangkas drastis.
"Hasil pembahasan dengan eksekutif, disepakati anggaran kunker tahun depan hanya Rp10 miliar. Turun sekitar Rp14 miliar," katanya.
Menurut Ery, pemangkasan ini tak bisa dihindari mengingat kondisi keuangan daerah yang memang sedang terbatas. Apalagi, jika dibandingkan dengan tahun berjalan, anggaran kunker 2025 masih berada di angka Rp18 miliar.
"Kalau dibandingkan memang turun jauh. Tapi kebijakan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki," ujarnya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, membenarkan bahwa pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat berdampak luas, tak hanya bagi DPRD tetapi juga seluruh program di lingkungan pemkab.
"Harus ada efisiensi agar sesuai dengan plafon anggaran, supaya defisit tidak membengkak," katanya.
Endang menyebut pembahasan APBD 2026 dilakukan hingga enam kali rapat demi memastikan rancangan tersebut bisa disepakati menjadi perda.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD pun mendorong Pemkab Gunungkidul untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami bersyukur ada komitmen menaikkan PAD. Harapannya bisa lebih dioptimalkan karena sangat berpengaruh pada program pembangunan di Gunungkidul," katanya.
Singkatnya, ketika uang dari pusat berkurang, DPRD Gunungkidul tak punya banyak pilihan selain ikut menyesuaikan.
Tahun 2026 mungkin bukan tahun paling nyaman untuk kunker, tapi setidaknya anggaran daerah masih bisa bernapas tanpa harus megap-megap.
