Bukan Soal Target, DPRD Gunungkidul Khawatir Retribusi Wisata Bocor

PAD dari retribusi wisata Gunungkidul sudah mencapai Rp17,5 miliar sampai awal April 2026. Angka itu hampir separuh dari target setahun yang dipatok Rp36 miliar. Tapi di tengah capaian yang bagus itu, DPRD justru menemukan celah yang dinilai bisa bikin pendapatan daerah bocor.

Temuan tersebut muncul saat Komisi B DPRD Gunungkidul melakukan sidak ke sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Petugas menemukan tiket masuk yang sudah tercetak meski transaksi dengan pengunjung belum terjadi.

Padahal, tiket seharusnya tercetak setelah ada transaksi melalui sistem mobile point of sale (MPOS). Karena itu, DPRD khawatir tiket yang dicetak lebih awal bisa menjadi celah baru untuk menyalahgunakan retribusi wisata.

DPRD menilai persoalan ini perlu segera dievaluasi. Apalagi capaian PAD wisata menunjukkan masih besarnya potensi pendapatan dari sektor tersebut. Kalau sistem pemungutannya punya celah, pendapatan riil yang seharusnya masuk ke daerah bisa saja lebih besar dari angka yang tercatat.

Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunungkidul Eko Nur Cahyo membenarkan pihaknya sudah menerima laporan soal tiket yang dicetak lebih awal. Menurutnya, pencetakan dilakukan untuk mengantisipasi antrean panjang di lokasi wisata.

Tapi sistem tersebut tetap punya batas waktu. Kalau tiket sudah dicetak terlalu lama sebelum transaksi, risiko penyalahgunaan dinilai semakin besar.

Karena itu, pemerintah daerah berencana memperketat pengawasan dan memperluas penggunaan pembayaran daring. Sistem non-tunai dinilai bisa membuat setiap transaksi tercatat secara lebih transparan dan real time.

DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemungutan retribusi. Jika ada petugas yang terbukti menyalahgunakan sistem, penindakan tegas akan dilakukan.

Capaian Rp17,5 miliar memang menunjukkan sektor wisata Gunungkidul punya potensi besar untuk mendongkrak PAD. Tapi temuan tiket yang sudah tercetak sebelum transaksi menunjukkan bahwa mengejar target pendapatan saja nggak cukup. Sistem pemungutannya juga harus benar-benar rapat supaya nggak ada celah kebocoran.