RAPBD 2026 Gunungkidul Digadang Jadi Fondasi Baru Kesejahteraan Warga

Pendapatan Gunungkidul diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun tahun depan, sementara belanja daerah dipatok lebih tinggi. Pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan tambahan agar program prioritas tetap berjalan tanpa menunda pelayanan publik.

Ringkasan Artikel:

• RAPBD 2026 Gunungkidul ajukan pendapatan Rp1,9 triliun dan belanja lebih tinggi
• Dana transfer pusat masih mendominasi pendapatan daerah Gunungkidul tahun depan
• Defisit ditutup dengan pembiayaan Rp55 miliar untuk menjaga stabilitas anggaran
• DPRD libatkan fraksi dan komisi agar pembahasan RAPBD transparan dan terbuka
• Publik berharap RAPBD mampu wujudkan kesejahteraan dan dorong ekonomi lokal

RAPBD 2026 dan harapan besar masyarakat muda

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi menyerahkan RAPBD 2026 ke DPRD untuk dibahas bersama. Ketua DPRD Endang Sri Sumiyartini menyebut pembahasan akan melibatkan fraksi dan komisi agar transparan. Ia menekankan pentingnya APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bupati Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan RAPBD 2026 dirancang sesuai aturan nasional. Total pendapatan diproyeksikan Rp1,987 triliun dengan porsi terbesar berasal dari transfer pusat. Endah berharap kebijakan ini bisa menjaga stabilitas layanan publik.

Warga muda menaruh harapan besar pada RAPBD kali ini. Banyak yang menilai anggaran harus diarahkan ke sektor pendidikan, lapangan kerja, dan inovasi desa. Suara ini mencerminkan keinginan agar pembangunan daerah lebih inklusif dan memberi ruang bagi generasi muda.

Pendapatan daerah dan angka yang jadi sorotan publik

Pendapatan asli daerah diperkirakan mencapai Rp304,4 miliar. Dana transfer pusat masih mendominasi dengan Rp1,636 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah ditaksir Rp46,1 miliar. Angka-angka ini menunjukkan ketergantungan pada dana pusat.

Ketergantungan tersebut membuat diskusi publik semakin hidup. Beberapa akademisi menilai penting bagi Gunungkidul untuk memperkuat pendapatan lokal. Potensi pariwisata, UMKM, dan digitalisasi pajak daerah bisa menjadi solusi jangka panjang.

Namun bagi sebagian warga, yang terpenting bukan soal angka melainkan dampaknya. Mereka ingin melihat hasil nyata dari APBD, mulai dari jalan yang layak hingga pelayanan kesehatan yang cepat. Transparansi menjadi tuntutan utama masyarakat.

Belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan yang masuk

Belanja daerah dipatok Rp2,042 triliun, lebih besar dari pendapatan yang diproyeksikan. Rinciannya mencakup belanja operasi Rp1,614 triliun, belanja modal Rp103,4 miliar, transfer Rp321,4 miliar, serta belanja tak terduga Rp3 miliar.

Kondisi ini memaksa pemkab menyiapkan pembiayaan tambahan sebesar Rp55,3 miliar. Dana ini berasal dari penerimaan Rp86,3 miliar yang dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD senilai Rp31 miliar.

Endah mengakui defisit tidak bisa dihindari, namun diyakini tetap terkendali. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar pembiayaan tidak mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Hal ini juga untuk memastikan program prioritas tetap bisa dijalankan.

Transparansi pembahasan RAPBD dan peran DPRD muda

Proses pembahasan RAPBD dilakukan terbuka di DPRD dengan melibatkan fraksi dan komisi. Ketua DPRD Endang Sri Sumiyartini menegaskan bahwa pengawasan ketat menjadi kunci agar anggaran tidak melenceng dari kepentingan publik.

Bagi banyak anggota DPRD muda, ini menjadi kesempatan menunjukkan peran. Mereka menyoroti kebutuhan generasi muda, termasuk akses pendidikan terjangkau dan ruang kreatif. Suara mereka menambah dinamika pembahasan anggaran tahun depan.

Aktivis lokal menilai keterlibatan publik juga penting. Diskusi di ruang komunitas, media sosial, hingga forum desa mulai mengangkat isu RAPBD. Keterbukaan ini menciptakan harapan agar keputusan akhir benar-benar mencerminkan aspirasi warga.

Harapan akhir RAPBD 2026 untuk generasi masa depan

Bupati Endah menekankan target utama RAPBD adalah kesejahteraan masyarakat. Ia berharap anggaran 2026 bisa mendorong ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Optimisme ini mendapat respons beragam. Sebagian warga percaya kebijakan tepat sasaran akan membawa perubahan nyata. Namun ada juga yang khawatir dana terserap lambat atau kurang merata ke wilayah pedesaan.

Meski begitu, suasana publik cenderung penuh harapan. RAPBD dianggap bukan sekadar angka, melainkan gambaran masa depan Gunungkidul. Generasi muda menunggu hasil yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.