Minim Anggaran, Program Antirentenir Tak Menyasar Akar Masalah

Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S, menyebut pencegahan jerat rentenir sulit dilakukan. Sebabnya? Anggaran program untuk masyarakat miskin minim, bahkan tak masuk dalam pokok pikiran Dewan 2025.

Ery menyayangkan, padahal banyak warga yang butuh program pemberdayaan untuk menghindari lilitan utang. Menurutnya, masalah ekonomi jadi pintu masuk utama praktik rentenir yang makin meresahkan.

Ia berharap di 2026 program semacam ini bisa masuk ke dalam Pokir Dewan. Untuk sementara, Dewan hanya bisa mendukung program pencegahan yang sudah ada, walau belum menyasar akar persoalan.

Ery juga menyoroti program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dari BPR Bank Daerah Gunungkidul. Katanya, bantuan ini justru banyak dinikmati kalangan yang sudah mampu, bukan mereka yang benar-benar butuh.

“Orang kecil yang butuh justru enggak tersentuh. Yang utang malah bos-bos,” ujarnya. Menurutnya, banyak warga miskin dengan penghasilan tidak pasti terpaksa pinjam ke rentenir demi kebutuhan harian.

Tragisnya, di Kalurahan Sampang, Gedangsari, seorang perempuan berinisial S ditemukan meninggal dunia. Kapolsek menyebut korban bunuh diri karena terlilit utang rentenir dan tekanan ekonomi berat.

Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa jerat rentenir bukan sekadar soal utang, tapi juga nyawa. Ery menegaskan, perlu solusi nyata dan anggaran berpihak agar warga miskin tak terus jadi korban.