DPRD Jateng Pelajari Model Pengentasan Kemiskinan Gunungkidul
Gunungkidul perlahan tapi pasti keluar dari zona merah kemiskinan. Dari 17,07% di 2020, kini angka kemiskinan turun ke 15,18% di 2024. Ini menarik perhatian Komisi E DPRD Jateng untuk studi langsung ke lokasi.
Senin (14/7/2025), Komisi E DPRD Jateng datang ke Gunungkidul untuk mencari kiat sukses. Mereka belajar langsung dari Bappeda Gunungkidul tentang bagaimana daerah ini bisa menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dan terstruktur.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, bilang pengendalian kemiskinan harus sinergis antar sektor. Peran BUMD, CSR perusahaan, dan kolaborasi lintas instansi jadi kunci keberhasilan program penanggulangan yang berkelanjutan.
Yohanes Winarto, anggota Komisi E lain, soroti pentingnya data yang valid. Seringkali bantuan tidak tepat sasaran karena datanya tidak akurat. Ada warga yang sebetulnya mampu tapi masih masuk daftar penerima manfaat.
Kepala Bappeda Gunungkidul, M Arif Aldian, menjelaskan bahwa strategi dimulai dengan memetakan zona merah, survei, dan pendataan ketat. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan sektor swasta juga jadi kekuatan besar.
Gunungkidul tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tapi juga menggali potensi lokal. Wisata, peternakan, dan perkebunan dikembangkan agar masyarakat punya nilai ekonomi berkelanjutan lewat edukasi dan dukungan CSR.
Contohnya, warga yang tadinya jual sapi potong diajari manfaatkan sapi perah. Edukasi sederhana ini bisa berdampak besar bagi ekonomi keluarga. Gunungkidul pun kini jadi role model pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
